Medan,suaraperjuangan.id
Anggota DPRD SU Mahyaruddin Salim Senin(20-07-2020) kepada www.suaraperjuangan.id mengatakan. Regulasi PPDB Zonasi perlu dikaji ulang. Karena banyak menimbulkan masalah.
Tidak usah lagi, ujar dia, berdasarkan prestasi, perpindahan dan surat domisili agar tidak menimbulkan masalah. Tapi cukup berdasarkan kartu keluarga saja.
Sosialisasi PPDB zonasi itu sangat perlu dilakukan sejak peserta didik ketika hendak lulusan di SLTP sehingga peserta didik itu di SLTA mana akan mendaftar. Jelas dia.
Untuk merubah regulasi itu, ujar dia, harus dari atas yakni kementrian barulah kebawah lalu dikeluarkan pergub.
Ketika disinggung mengenai setiap kecamatan minimal harus ada SLTA untuk mengoftimalkan PPDB zonasi. "Harus ada kerjasama pemovsu dengan pemkab dan pemko." Jawab dia.(Mashuri L)
0 Komentar