Medan,Suaraperjuangan.id - Puluhan penarik becak bermotor (betor) kembali menggelar unjuk rasa di Kantor Wali Kota Medan, Kamis (23/6/2022) setelah aksi mereka beberapa minggu yang lalu tidak ditanggapi.
Mereka menagih janji Walikota Medan yang belum terealisasi hingga saat ini tanpa ada keputusan yang jelas dan merasa dipermainkan.
Aksi unjuk rasa itu dimulai sejak pukul 10.00 WIB dengan sedikit ketegangan sambil mencoba merangsek masuk menggoyang- menggoyang pintu gerbang kantor walikota.
"Beberapa minggu lalu kami adakan aksi unjuk rasa tapi ternyata tidak digubris, kami tidak percaya lagi sama kepala dinas kami minta Bobby yang menemui langsung," jelas Koordinator aksi unjuk rasa Johan Merdeka.
Dijelaskan Johan bahwa pihaknya hanya ingin Wali Kota Medan untuk menepati janjinya.
"Sudah dari bulan 11 tahun lalu sampai sekarang belum ada yang terealisasi untuk peremajaan bentor, berikan istri-istri kami usaha UMKM, tapi tidak ada," jelasnya.
Dijelaskan Johan juga bahwa hasil pertemuan setelah aksi beberapa minggu lalu pun tidak ada kejelasan.
Ratusan betor ini pun juga menyuarakan pendapatnya terkait anggaran pembangunan drainase yang besar.
"Anggaran drainase besar tapi pembangunan asal-asalan lebih baik dana APBD diberikan kepada kesejahteraan para betor," ucap para pebetor saat menyampaikan orasinya kepada Wali Kota Medan.
Para aksi ini juga mendesak agar yang menemui mereka langsung ialah Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution.
"Kami minta pak wali yang menemui kami bukan anggotanya. Karena pak wali yang memberikan janji," jelasnya.
Koordinator aksi unjuk rasa , Johan Merdeka mengaku pihaknya sudah mengaspirasikan pendapatnya beberapa waktu lalu.
"Beberapa minggu lalu kami adakan aksi unjuk rasa tapi ternyata tidak digubris, kami tidak percaya lagi sama kepala dinas kami minta Bobby yang menemui mereka langsung," tegas Johan Merdeka.
Dijelaskan Johan bahwa pihaknya hanya ingin Wali Kota Medan untuk menepati janjinya.
"Sudah dari bulan 11 tahun lalu sampai sekarang belum ada yang terealisasi untuk peremajaan betor, berikan istri-istri kami usaha UMKM, tapi tidak ada," jelasnya.
Dijelaskan Johan juga bahwa hasil pertemuan setelah aksi beberapa minggu lalu pun tidak ada kejelasan.
"Gak ada kejelasannya entah berkas apa pun yang disuruh kumpulkan itu pun tidak ada kejelasan misal bilang syarat berkas yang harus di kumpul itu tidak ada sama sekali hanya ucapan manis saja," ucapnya.
Wakil walikota Medan , Aulia Rachman saat menemui pengunjuk rasa menegaskan untuk segera memberikan data agar dapat direalisasikan.
" Kita minta data yang valid perihal warga kota Medan agar nanti tidak terjadi kesalahan fahaman yang dapat menimbulkan implikasi persoalan hukum ke depannya", ujar Wakil walikota.
Dirinya juga menegaskan agar data yang termuat merupakan warga kota Medan jangan warga yang diluar seperti Deli Serdang ataupun daerah lainnya.
Mengenai banyaknya jalan yang berlubang seperti yang dikeluhkan, Aulia menjelaskan persoalan jalan masing-masing dinas sudah ada tupoksinya.
" Misalnya jalan negara , propinsi maupun daerah sudah ada anggarannya di masing-masing dinas terkait.Sehingga biaya perawatannyapun dari dinas terkait juga", sebutnya.
Aulia juga meminta agar pengunjuk rasa melengkapi berkas pengurusan koperasi dikarenakan koperasi yang menaungi mereka saat ini masih di bawah provinsi.
Mendengar penjelasan Wakil walikota Medan para pengunjuk rasa akhirnya meninggalkan kantor walikota dengan tenang.
Terpisah kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Izwar berdalih bahwa peremajaan bentor ini belum terealisasi karena pemberkasan tidak lengkap.
"Pemberkasan mereka kurang lengkap untuk peremajaan bentor kan harus di data dengan baik makanya ini lagi kita diskusikan," tukasnya.(Alfindo)
0 Komentar