Medan,Suaraperjuangan.id - Rencana Pemerintah untuk menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi solar dan pertalite sempat mengakibatkan antrian panjang pengguna kendaraan roda dua, becak dan mobil di sejumlah SPBU di Medan, Rabu (31/8) hingga menjelang tengah malam, meskipun hingga saat ini rencana penyesuaian harga tersebut belum direalisasikan oleh pemerintah.
Menyikapi hal tersebut, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU Medan Dr.Muhammad Yafiz, M.Ag, kepada wartawan Sabtu, (3/9/2022) mengatakan, yang lebih penting dari hanya isu rencana kenaikan BBM tersebut adalah ketersedian dan memastikan distribusinya bisa merata bagi masyarakat yang menjadi penerima manfaat subsidi tersebut, yaitu masyarakat yang tingkat ekonominya masih dibawah.
“Ketersediaan dan pendistribusiannya yang tepat sasaran juga menjadi hal penting untuk diperhatikan hingga ke daerah pelosok dan pinggiran pantai. Hal ini tentunya disebabkan karena ketersediaan dan diatribusi yang benar akan memastikan berjalannya aktivitas ekonomi dan produksi masyarakat yang sangat bergantung kepada ketersediaannya. Kalau soal rencana kenaikan harga BBM Subsidi ini, tentu banyak faktor yang menjadi analisis atau alasannya, dan hal tersebut tentunya sudah dikaji secara mendalam oleh tim ekonomi pemerintah” ujar Yafiz.
Menurut DR Jebolan UIN Syarif Hidayatullah ini. Bahwa pilihan kenaikan harga BBM ini memang merupakan pilihan yang sulit dan tidak populer. selama ini yang menjadi alasan untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi adalah konsumsi BBM yang terlalu tinggi terutama oleh pihak-pihak atau kelompok mayarakat secara tidak tepat. Jadi BBM subsidi yang selama ini seharusnya peruntukannya untuk konsumsi masyarakat ekonomi lemah, juga dinikmati oleh kelompok masyarakat ekonomi menegah ke atas.
Oleh sebab itu, pemerintah harus membuat aturan distrubsi yang tegas. Sebab selama ini kita tidak pernah pernah melihat aturan itu diterapkan di semua SPBU secara tegas, untuk memastikan distribusi BBM subsidi itu tepat sasaran. Padahal kita tau bahwa BBM bersubsidi diperuntukkan untuk kenderaan roda dua, becak, angkutan umum, nelayan tradisional dan pengangkutan barang lainnya.
“Problem kita selama ini adalah ketidakpatuhan masyarakat kita untuk mematuhi aturan/regulasi masih sangat rendah,’ ungkapnya.
Ditekankan oleh dosen ekonomi UINSU itu, terkait rencana penyesuaian harga BBM Subsisi jenis solar dan pertalite harus dipastikan ketersediaan dan distribusi BBM secara merata dan tepat sasaran.
“Kita juga tidak mau efek karena salah urus penyesuaian harga BBM bersubsidi tersebut malah rakyat paling bawah yang akan menerima akibatnya. Tetapi pertimbangan kenaikan BBM bersubsidi sebenarnya karena menyesuaikan dengan harga minyak dunia. Pilihannya sangat sulit. Tapi memang pemerintah juga harus rasional sehingga harga minyak ini tidak lagi menjadi beban anggaran negara yan dihadapkan pada anggaran negara, oke saja,” ucapnya.
Yafiz juga menyebutkan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah, dengan menyesuaikan harga BBM subsidi merupakan kebijakan tidak populer , karena masyarakat tidak suka dan menjadi beban bagi masyakat. Tetapi disisi lain anggaran belanja negara lebih ringan di tengah hutang yang begitu besar.
Akan tetapi perlu diingat bahwa Penyesuaian harga BBM bersubsidi karus dikompensasi dengan sejumlah program soaial Pemerintah dalam penyaluran BLT secara langsung kepada keluarga miskin dan pekerja yang berpenghasilan pas-pasan. Pemerintah akan menyalurkan BLT sebesar Rp 600,000 kepada 20,65 juta keluarga dan 16 juta pekerja dengan total anggaran yang disediakan sebesar Rp 24,17 triliun. Sehingga dana subsidi langsung tersalurkan kepada masyarakat yang berhak.
Sampai saat ini saya sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU belum mendengar akan adanya reaksi dari mahasiswa UINSU untuk turun ke jalan. Kita berharap para mahasiswa juga dapat menyikapi dengan bijak, bila penyesuaian harga BBM subsidi kemudian menjadi keputusan pemerintah.
(S.Bintang)
0 Komentar