MARELAN, SUARAPERJUANGAN.ID -Megahnya pembangunan inti kota Medan amat membanggakan, namun daerah sekitar 18 KM dari Kantor Walikota Medan terlihat pemandangan miris yang jauh dari kemegahan.
Jika melintas di Jalan Marelan Raya simpang Jalan Marelan Pasar 1 Rel, terlihat pembatas jalan yang diapit bambu kering. Terlihat miris yang berbanding terbalik sebagaimana di Jalan Karya Wisata Medan Johor dan titik jalan lainnya.
Fenomena diduga bentuk ketidakadilan pembangunan ini amat dikesalkan masyarakat karena di Kecamatan seluas 44 KM2 yang dihuni sekitar 186.250 jiwa ini bukan penghasil pendapatan negara yang kecil.
Gaung percepatan pembangunan Utara Kota Medan yang dihembuskan beberapa Kepala Daerah sebelumnya seolah sunyi senyap saat ini.
Menyikapi hal ini, Pengurus Lembaga Peduli dan Pemantau Pembangunan (LP3) Hafifuddin menyampaikan rasa mirisnya melihat kondisi pembangunan di Kecamatan Medan Marelan.
“Saya miris, masakkan pembatas jalan saja diapit bambu kering, sementara di inti kota, gegap gempita pembangunan dengan anggaran ratusan miliar bahkan triliunan digenjot dengan berbagai dalih, dengan memakai anggaran dari sektor-sektor yang kadang bukan peruntukannya,” cecar Hafifuddin, Rabu (22/3/2023) sore.
Selain mengomentari pembatas jalan yang diapit bambu kering, Pemuda yang banyak berorganisasi ini juga mengaku miris dengan kondisi Pasar UKA Kelurahan Terjun yang tak kunjung direlokasi hingga memakan badan Jalan Abdul Sani Muthalib hingga terlihat kumuh dan tak bisa dilintasi pengguna jalan di pagi hari.
Selain itu, bantaran Sungai Deli dan Sungai Bedera serta kondisi airnya yang terlihat nyata terpapar limbah menambah deretan panjang kondisi di Medan Marelan dengan segala dampak kesehatan adanya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Jalan Paluh Nibung Kelurahan Paya Pasir.
Hafifuddin menyarankan, jika Pemko Medan tak bisa mengabulkan janji atas percepatan Utara Kota Medan sebagaimana dijanjikan pemimpin sebelumnya, maka sebaiknya ambil sikap saja agar wilayah Utara Kota Medan menjadi daerah pemerintah tingkat II sendiri saja.
“Adilkah ini? Kalau tak mampunya menata dan meningkatkan pembangunan di Medan Marelan dan Kecamatan lain di Utara Medan ini, sebaiknya ajukan saja ke Pemerintah Pusat agar menjadi daerah otonomi atau menjadi daerah tingkat II sendiri,” tegas Pemuda yang bedomisili di Medan Marelan ini.
Dimintai tanggapannya, Camat Medan Marelan Ansari Hasibuan tak berkomentar. Pejabat yang di inport dari luar Medan Marelan ini tak membalas konfirmasi wartawan yang dilayangkan, Rabu (22/3/2023) ke laman Whats App nya.
Para anggota legislative yang berdapil di Utara Kota Medan ini dimintai komentarnya kompak tak merespon. Para legislator DPRD Medan diantaranya Abrar Tarigan dari Fraksi Demokrat, Mulia Asri Rambe dari Fraksi Golkar dan T Bahrumsyah dari Fraksi PAN tak satupun merespon mohon tanggapan atas kondisi pembatas jalan diapit bambu kering itu. Mungkin belum massa kampanye atau kondisi ini lepas dari pantauan mereka yang seyogianya dalam reses nya dapat melihat realita di Medan Marelan.
Masyarakat Cuma bisa pasrah menghadapi kondisi ini. Karena macet, sarana kurang, pencemaran dan lainnya merupakan konsumsi sehari hari mereka. “Ya sudah kondisinya lah pak. Mau bilang apalagi. Mau cakap pun sama siapa. Namanya juga daerah pedalaman. Kalau di Kota yang mantaplah. Ada lampu kerlap kerlip, hiratage dan lokasi megah lain. Kalau disini, ya macet, sungai diduga tercemar, sarana amburadul, bau sampah,” kata pemuda berinisial Fr disambangi media, Rabu (22/3/2023).
Jika dikalkulasikan nilai pungutan Pendapatan Pajak, Pendapatan Negara Bukan Pajak, Pendapatan Asli Daerah baik Provinsi maupun Kota Medan dengan luas 44 KM2 dan penduduk 186 ribu lebih serta berbagai dunia usaha potensi pendapatan negara amat mustahil kondisi pembangunan di Medan Marelan tertinggal. Dipastikan takkan ada pembatas jalan yang diapit bambu kering, jika terjadi pemerataan pembangunan yang diseimbangkan dengan potensi hasil pendapatan negara tersebut. (SP)
0 Komentar