Jakarta, Suaraperjuangan.id - Sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengukuran Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Rakor ini merupakan upaya KPK bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serta melibatkan 10 Pemerintah Daerah (Pemda) dalam penyamaan persepsi indikator pengukuran kinerja pengelolaan BMD.
Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Didik Agung Widjanarko menyebut Rakor ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi KPK terutama dalam upaya pencegahan korupsi di daerah, khususnya dalam pengelolaan BMD.
Menurut Didik, KPK telah mengidentifikasi tujuh titik rawan dalam pengelolaan BMD, yaitu:
1. Pencatatan BMD yang belum dilaksanakan secara akuntabel;
2. Rekonsiliasi BMD yang belum dilaksanakan secara rutin dan substantif sehingga mencegah dikuasai pihak lain yang tidak berhak;
3. Pengamanan hukum BMD yang masih lemah atau belum tersertifikatkan
4. Proses hibah belum dilaksanakan secara akuntabel
5. BMD dimanfaatkan pihak ketiga namun tidak memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah
6. BMD dikuasi pihak lain yang tidak berhak
7. Kurang optimalnya upaya pengambilalihan BMD yang sudah dikuasi oleh pihak yang tidak berhak.
Dari temuan tersebut, Didik mengatakan KPK sudah mendorong upaya perbaikan tata kelola terhadap pengelolaan BMD melalui _Monitoring Center for Prevention_ (MCP) dengan menjadikan salah satu area intervensi KPK kepada Pemda.
“Sebagai bentuk penajaman dari MCP, KPK merasa perlu menginisiasi rapat koordinasi ini untuk meningkatkan kualitas pengelolaan BMD melalui dua hal, yaitu penguatan melalui regulasi pengukuran kinerja pengelolaan BMD dan _piloting_ pengukuran kinerja barang milik daerah,” terang Didik.
Acara ini merupakan kegiatan awal dalam melaksanakan pengukuran kinerja pengelolaan BMD yang perlu ditindaklanjuti dengan serius sebagai bentuk upaya pemberantasan korupsi daerah. Didik pun menyampaikan harapan agar Kemendagri dapat segera menyusun regulasi pengukuran kinerja pengelolaan BMD dan Pemda segera melakukan pengukuran kinerja pengelolaannya.
“KPK akan melakukan pemantauan atas pelaksanaan pengukuran kinerja pengelolaan BMD pada Triwulan III dan IV 2023 yang akan datang. Besar harapan kami koordinasi dan kolaborasi yang baik antara KPK, Kemendagri, KemenPAN RB dan Kemenkeu serta Pemda dapat terus berjalan dengan baik, sehingga dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik di daerah dan bebas korupsi,” ungkap Didik.
*Komitmen Dukungan Stakeholder*
Menanggapi harapan tersebut Plh. Direktur Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Barang Milik Daerah Kemendagri Bambang Ardianto mengatakan, Kemendagri mendukung pengaturan terkait dengan indikator pengelolaan BMD yang didorong oleh KPK dalam bentuk perhitungan indeks pengelolaan aset pada pemerintah daerah. Hal ini nantinya akan diatur lebih lanjut melalui penetapan dari menteri dalam negeri.
“Percepatan penyusunan pengaturan indikator kinerja pengelolaan BMD telah diamanatkan dalam Rancangan Perubahan Permendagri No.19 Tahun 2016, yang saat ini sedang kami susun. Nantinya akan kita masukan dalam substansi rancangan tersebut, terkait dengan ketentuan lebih lanjut indikator kinerja pengelolaan BMD yang ditetapkan oleh menteri. Artinya nanti kita akan bekerja dari amanat tersebut, kita akan tetapkan indikator-indikatornya secara detail dan teknis,” ucap Bambang.
Menurut Bambang, saat ini rancangan tersebut masih disusun dan ditargetkan akan selesai tahun ini. Pertengahan Juli 2023 diharapkan dapat dimulai penyusunan rancangan indikator kinerja pengelolaan BMD yang nantinya akan melibatkan pihak terkait serta masukan dari pemerintah daerah.
Dalam acara tersebut turut hadir Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi, Agus Uji Hantara yang memaparkan road map reformasi birokrasi 2020 – 2024 dan upaya peningkatan kualitas pengelolaan aset daerah. Sedangkan Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara DJKN Kemenkeu Encep Sudarwan hadir sebagai narasumber yang memaparkan penjelasan terkait dengan KMK 127/ KM.6/2022 tentang Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2022.
Rapat koordinasi ini juga bertujuan mendorong terbitnya regulasi pengukuran indikator kinerja pengelolaan BMD oleh Kemendagri dan mendorong pelaksanaan pengukuran kinerja pengelolaan BMD pada Pemda yang terpilih sebagai pilot project sebagai baseline indeks kinerja pengelolaan barang milik daerah.
Diakhir kegiatan ini diperoleh kesepakatan dan penandatanganan Rencana Aksi Bersama Pengukuran Kinerja Pengelolaan BMD oleh seluruh Kepala BPKAD, disaksikan Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK. (SP/red)
0 Komentar