BELAWAN, Suaraperjuangan.com - Proyek Pembangunan fasilitas gerbang Gate III Port of Belawan di Jalan Raya Pelabuhan Belawan, Kota Medan, diduga telah lama terbengkalai, dan dibiarkan mangkrak sejak 2017 hingga kini,
Pembangunan gate yang tak jauh dari kantor Kejari Belawan dan Mako Polres Pelabuhan Belawan Diduga ternyata ada kasus tindak pidana korupsi yang menyeret sejumlah pejabat PT Pelindo 1 atau Regional Pelindo Belawan.
Dikutip dari salah satu media online pada Sabtu (20/1/2024) bahwa Kejatisu dikabarkan tengah melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pembangunan Gate 3 Port Of Belawan PT Pelindo I Belawan tahun 2017 dengan nilai Rp 2 Miliar.
Pihak yang dipanggil diantaranya Assiten Manager Fasilitas Riky Rahmadi, Deputy General Manager Cabang Pelabuhan Belawan Indra Pamulihan, Senior Manager Fasilitas Ferrial Dunan, Senior Manager Perencanaan dan Pengembangan Usaha, Safrial.
Selanjutnya ada Pelaksana Fasilitas BICT, Toha, (Team Leader PT. Adhimascipta Dwi Pantara) Anwar T Manik (Material Enginer Adhimascipta Dwipantara), Julfan R Siburian (Project Manager PT Anla Raksa) Octavianus Pasaribu (Site Manager PT Anla Raksa), Alberth (Staf Tehnik Manager PT Anla Raksa), Ibnu Utama Sembiring (staf tehnik manager PT Anla Raksa) Bunga Ria Sitanggang (PT Welly Karya Nusantra) dan Anthony Wany (PT Anla Raksa) .
Bukan hanya Proyek Pembangunan fasilitas gerbang Gate III Port of Belawan, Ketua Umum Garda Hukum Nusantara Kristo angkat bicara mulai dari hulu hingga hilir masalah yang ada di ruang lingkup Pelabuhan Belawan.
Kristo mengatakan terkesan dipaksakan masak ada dua Gate diaktifkan namun terkesan dipaksakan, dan ini membuktikan bahwa pembangunan program awal gate tiga tersebut gagal total.
"Seperti halnya program awal pelabuhan perikan samudra Belawan memiliki jalan sendiri menuju gate atau pintu masuk perikanan, seharusnya BNCT memiliki Gate sendiri dan tidak boleh dilalui lagi yang tidak berkepentingan terhadap BNCT seperti hal nya becak Angkot mobil mobil pengangkut ikan." Kata Kristo
Pihak Pelindo Regional gagal mencari solusi gate III ini, yang seharusnya pihak Pelindo 1 Regional tetap berjalan pada program awal.
Dahulu, Cerita Kristo, bahwa program awal Gate perikanan memiliki jalan tersendiri menuju Pelabuhan Samudra Perikanan Belawan(PPSB) yakni program jalan tersebut dibangun melalui lorong gereja Kelurahan Bagan Deli dengan memindahkan warga yang tinggal di lorong gereja Tersebut akan tetapi sebelum Masyarakat lorong gereja dapat dipindahkan pembangunan gate IIi sudah dimulai seolah olah pemindahan masyarakat dapat dipastikan dengan mulus.
Pada saat waktu yang sama cresto juga menyikapi jalan Pelabuhan Raya setelah Pelindo 1 merger hingga saat ini jalan Pelabuhan Belawan Raya tersebut sangat sangat memprihatikan dan banyak berlubang lubang,
Yang situasi jalan ini sudah banyak menyebabkan memakan korban baik yang meninggal dunia dan yang luka parah maupun cacat,
"Seperti hal nya jalan raya di depan SPBU yang berbatasan dengan jalan tol yang hingga saat ini tidak mendapatkan perhatian dari Pelindo Regional 1" Ujar Kristo
Masih dia, yang seharusnya pihak Regional Pelindo 1 bertindak tegas untuk memanfaatkan jalur hijau jalan pelabuhan raya seperti membangun drainase atau parit dilokasi tersebut agar air tidak tergenang bila musim penghujan tiba. namun hal tersebut diabaikan dan tidak dilaksanakan oleh pihak Pelindo dengan membangun drainase diatas jalur hijau tersebut, ada apa dan mengapa?
Jika dibilang masalah anggaran sementara disisi yang lain, mengapa anggaran ada untuk perbaikan dan perawatan gate III selama kurang lebih lima tahun, padahal diketahui gate III belum berfungsi dan tidak bermanfaat. Sementara kurang lebih tiga tahun jalan ini ditelantarkan terkesan dibiarkan rusak. Ungkap nya lagi.
Sementara jalan Pelabuhan Raya ini yang sangat bermanfaat sebagai fasilitas pendukung lancar nya arus bongkar muat barang di Pelabuhan Belawan terkesan tidak diperhatikan.
Tanya Kristo, Bila kita melihat kaca mata kebelakang bahwa ketika adanya program pelebaran jalan di Pelabuhan sebelum merger Pelindo dapat bertindak tegas dengan menggusur warga yang bermukim di atas jalur hijau Pelabuhan tepat nya di seputaran Kelurahan Bagan Deli namun untuk hal yang sekecil ini yang tidak ada bangunan diatas jalur tersebut pihak Pelindo tidak bertindak tegas dengan mengamankan jalur hijau untuk membangun drainase di jalan Pelabuhan raya di depan SPBU yang berbatasan dengan jalan tol, ini masih menyisakan tanda tanya besar?
Dalam hal ini dapat kita nilai program Merger Pelindo 1 diduga tidak berjalan sebagaimana diharapkan.Tegasnya
LSM Corruption Indonesia Fuctionary Observation Reign "CIFOR" atau NGO (Non Governmental Organization) mendesak Kejatisu untuk menyelidiki tuntas kasus dugaan korupsi terkait pembangunan Gate 3 Port Of Belawan Pelindo tahun 2017 yang menggunakan anggaran sebesar Rp 2 miliar.
Terpisah, LSM Corruption Indonesia Fuctionary Observation Reign "CIFOR" berharap bahwa penyelidikan ini dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta dapat mengungkapkan kebenaran terkait kasus dugaan korupsi ini.
Terkait DLKR (Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan) dan DLKP (Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan) adalah dua konsep yang terkait dengan pengelolaan pelabuhan di Indonesia.
DLKR (Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan) adalah area yang digunakan untuk kegiatan operasional pelabuhan, seperti bongkar muat barang, penumpukan barang, dan lain-lain.
DLKP (Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan) adalah area yang memiliki pengaruh langsung terhadap kegiatan operasional pelabuhan, seperti area yang digunakan untuk kegiatan penunjang pelabuhan, seperti pengolahan limbah, pengelolaan sumber daya alam, dan lain-lain.
LSM CIFOR mengingatkan Pemerintah, Otoritas Pelabuhan dan PT. Pelindo agar DLKR dan DLKP dikelola dengan baik dan transparan, serta tidak ada praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan pelabuhan.
Sementara Departemen Head Hukum Dan Humas Regional 1 Fadilah Haryono hingga berita ini diturunkan belum menjawab pertanyaan wartawan tersebut(red)
0 Komentar